LEMBATA – Pengurus Jaringan Muro Kabupaten Lembata resmi dilantik pada Selasa (04/02/2026). Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya konservasi laut dan pesisir berbasis kearifan lokal yang melibatkan masyarakat adat, kaum muda, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Kabupaten Lembata sebagai wilayah kepulauan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut. Laut tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Salah satu praktik adat yang masih dijaga hingga kini adalah Muro, yakni penutupan sementara wilayah laut tertentu untuk memberi waktu pemulihan sumber daya laut dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Namun, seiring perubahan sosial dan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya laut, praktik Muro di sejumlah wilayah sempat melemah. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat pesisir kembali memperkuat tradisi ini melalui pendekatan konservasi berbasis komunitas.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Project PANTAI yang dilaksanakan di lima desa pesisir Kecamatan Ile Ape. Program ini dijalankan oleh Yayasan Bina Sejahtera (YBS) Baru bekerja sama dengan Plan Indonesia, serta didukung oleh IUCN dan Global Ecosystem-based Adaptation Fund.
Project PANTAI mendorong penguatan tata kelola pesisir berbasis kearifan lokal, termasuk revitalisasi praktik Muro sebagai bagian dari perlindungan ekosistem laut dan pesisir.
Jaringan Muro Kabupaten Lembata dibentuk pada 14 Oktober 2025 sebagai forum koordinasi antar pengelola Muro tingkat desa dan para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Lembata.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Hotel Palm Lewoleba ini menjadi pengukuhan resmi atas legitimasi Jaringan Muro, sekaligus menandai kesiapan organisasi tersebut menjalankan fungsi koordinasi dan pembelajaran bersama.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, menegaskan bahwa praktik adat Muro memiliki peran penting dalam pengelolaan laut berkelanjutan.
“Muro menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan dan mekanisme lokal yang kuat dalam menjaga laut. Pemerintah daerah mendukung Jaringan Muro sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, perwakilan TNI dan Polri, serta masyarakat adat dari desa-desa dampingan. Rangkaian acara diisi dengan lokakarya kebijakan konservasi pesisir dan peran masyarakat dalam pengawasan wilayah laut.
Kepala KCD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Wilayah II, Siprianus Seru, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan laut.
“Pengelolaan wilayah pesisir tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas lokal agar upaya konservasi berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Pelantikan pengurus dilakukan oleh Bupati Lembata yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Lembata, Yohanes Berchmans Daniel Dai.
Dalam sambutan tertulis Bupati Lembata, Yohanes menyampaikan bahwa nilai-nilai Muro sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Muro mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Nilai-nilai ini sejalan dengan visi pembangunan Lembata yang maju, lestari, dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Ketua Jaringan Muro Kabupaten Lembata, Hendra Langoday, menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi awal kerja nyata organisasi dalam memperkuat konservasi laut berbasis adat.
“Kami siap menjalankan program edukasi dan kegiatan tahunan, terutama melibatkan generasi muda agar Muro tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang,” tegasnya. (BN/001)
