Kupang – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei yang berada di Desa Watuwawer, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata menurut rencana akan bisa beroperasi pada tahun 2027, setelah PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 pada 2025 dan Ulumbu 6 yang beroperasi 2026.
Hal ini terungkap dalam audiensi virtual antara Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat (30/7/2021).
General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Joshua Simanungkalit mengungkapkan, rencana PLN untuk membangun PLTP di Flores yakni PLTP Mataloko di Ngada dalam waktu dekat, diikuti Ulumbu di Manggarai dan Atadei di Lembata.
Oleh karena itu, Joshua meminta dukungan dari pemerintah Provinsi NTT terutama dukungan perizinan agar proyek ini bisa berjalan baik dan lancar.
“Kita minta dukungan untuk beberapa perizinan lokasi dan izin-izin lainnya serta pengadaan tanah. Kami juga akan segera melaksanakan arahan Pak Wagub untuk turun lapangan setelah PPKM,” jelas Joshua.
Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi mengungkapkan, surat izin penetapan lokasi untuk Mataloko telah disampakan kepada pemerintah Provinsi NTT.
Sementara untuk Ulumbu dan Atadei saat ini masih disusun.
“Surat ini sudah kami lampiri dengan dokumen rencana pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru. Kami mohon dibantu untuk kemudian kita bersama-sama membentuk tim pengadaan tanah,” jelas Gregorius.
Dalam kesempatan tersebut pihak PLN mengungkapkan kekuatan PLTP Mataloko adalah 2 x 10 MW, Ulumbu 5 dan 6 sebesar 2 x 20 MW dan Atadei 10 MW. Menurut rencana PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 akan beroperasi pada 2025, Ulumbu 6 beroperasi 2026 dan Atadei tahun 2027.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi menyatakan dukungan untuk PLN terkait pembangunan PLTP di Atadei, Mataloko dan Ulumbu. Dia mengajak pihak PT PLN untuk turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan semua persoalan di lapangan agar proyek ini dapat segera diwujudkan.
“Khusus untuk Mataloko, ini merupakan daerah kelahiran saya. Saya tahu betul tentang ini (PLTP Mataloko). Sejak tahun 1996, sebelum saya masuk senayan (jadi anggota DPR) sudah direncanakan dan saya ikuti terus sampai sekarang,” kata Nae Soi.
Sementara itu, untuk Atadei, Josef mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini sedang menagih janji teruwujudnya pembangunan PLTP ini.
“Atadei juga begitu. Masyarakat Atadei selalu tagih kok ini hanya rencana-rencana terus. Begitu pun di Ulumbu,” kata Nae Soi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung upaya pembangunan tiga PLTP tersebut. Jika ini terwujud suplai listrik di NTT khususnya Flores tidak bermasalah lagi.
“Kami akan mendukung sesuai regulasi yang ada. Yang penting time schedule atau jangka waktunyanya jelas. Kapan kita mulai apa, PLN punya tugas apa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten buat apa,” ucapnya.
Menurut JNS, dengan ditetapkannya Flores sebagai salah satu pulau panas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif tentang panas bumi beserta teknologinya dan proyek energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
Tampak hadir dalam virtual meeting Executive Vice President Divisi Energi Baru dan Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cita Dewi, General Manager NTT, Agustinus Jatmiko, Perwakilan dari Kementerian ESDM dan beberapa Manager PT PLN Pusat.
Hadir juga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, perwakilan kantor Wilayah BPN NTT. Turut mendampingi Wagub NTT, Josef Nae Soi dalam audiens ini, Kadis ESDM NTT dan Kadis penanaman Modal dan PTSP NTT. (Red)
