LEMBATA – Ketua Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), Alex Murin mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata turun tangan untuk memeriksa dugaan penggelapan uang negara yang digunakan untuk membayar tenaga honor dengan skema kerja sama operasinal (KSO).
Alex menduga beberapa oknum tenaga KSO yang diduga merupakan keluarga anggota dan pimpinan DPRD Lembata selama ini menerima honor sebagai KSO dengan besaran Rp 1.650.000 per bulan, tetapi tidak pernah masuk kerja.
“Ada yang sebagai supir dan ada yang ditempatkan di dinas lain, tapi mereka tidak pernah bekerja hanya karena mereka anak pejabat. Ini kan tidak etis dan merugikan keuangan negara,” kata Alex di Lewoleba, Sabtu, 20 Juli 2024.
Alex menduga kerugian keuangan negara selama satu periode politik yakni lima tahun bisa mencapai Rp 1 miliar rupiah, jika dihitung 10 tenaga KSO dengan honor per bulan Rp 1.650.000.
Alex menghitung hal ini berdasarkan periode politik lima tahun, karena menurutnya, titip menitip keluarga dengan modus tenaga KSO ini dilakukan sebagian besar karena relasi politik dan kuasa dari pejabat yang bersangkutan.
Padahal menurutnya, uang sebesar itu harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan para perempuan kepala keluarga yang setiap hari berjualan jagung titi di simpang tiga pasar TPI Lewoleba, atau warga miskin di desa-desa di Lembata.
“Kasihan ibu-ibu ini tidak diperhatikan Pemda Lembata. Sementara di sisi lain, anak pejabat makan gaji buta sebagai tenaga KSO,” ungkap Alex.
Oleh karena itu, Alex mendesak pihak Kejari Lembata untuk memeriksa dugaan penyelewengan keuangan negara di lingkup Pemda Lembata ini.
Apalagi menurutnya, Kepala Kejari Lembata, Yupiter Selan memiliki komitmen untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkup Pemda Lembata.
“Beberapa waktu lalu Pak Kejari bersama seluruh jajaran di instansi hukum ini turun ke kantor-kantor Pemda Lembata untuk mengkampanyekan anti korupsi. Saya pikir ini momen yang tepat untuk bersih-bersih birokrasi dari korupsi,” ujar Alex.
Tidak hanya itu, Alex juga meminta pihak Inspektorat Daerah Lembata untuk melakukan audit internal terhadap dugaan penyelewengan keuangan negara akibat gaji buta tenaga KSO ini.
“Inspektorat jangan hanya diam saja. Tunjukan taring anda sebagai lembaga audit yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran. Kalau tidak kami akan demo,” tandasnya.
Alex bahkan pernah menyampaikan hal ini kepada beberapa anggota DPRD Lembata tetapi tidak kunjung mendapatkan respon.
“Sampai sekarang mereka (anggota DPRD Lembata) tidak bersuara. Mungkin mereka tidak enak karena masih keluarga dari sesama rekan mereka di DPRD. Kita sudah tahu lah, ini semacam rahasia umum tetapi tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya. (BN/001)
