LEMBATA – Pemerintah pusat terus berupaya melahirkan berbagai program strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program strategis tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan dan Hilirisasi Pertanian.
Dengan adanya kebijakan ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia mendorong pemeritah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih responsif terhadap berbagai program pemerintah pusat ini.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak harus menunggu dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai upaya mewujudkan pembangunan di daerah. Menurutnya, banyak sekali program pemerintah pusat di luar dua mekanisme pembiayaan ini untuk mendukung pembangunan di daerah.
“Tentu ada program-program di luar itu yang juga cukup besar dan itu harus direspon dengan baik. Katakan saja program hilirisasi pertanian. Ini kan programnya begitu besar untuk Nusa Tengara Timur. Dibutuhkan ribuan hektar lahan untuk penanaman kopi, kelapa, jambu mente coklat dan juga cengkeh,” kata Ebiet dalam kunjungannya ke Lembata, Senin (29/12/2025).
Tidak hanya itu, untuk menunjang program Swasembada Pangan pemerintah pusat juga telah mencanangkan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian di Indonesia melalui bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, Ebiet dalam safarinya mengunjungi kabupaten/kota di pulau Flores dan Lembata, mengatakan, pemerintah daerah harus sudah melakukan pemetaan potensi daerah untuk merespon berbagai program yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Masing-masing daerah harus membuat pemetaan tentang potensi daerahnya, kemudian menangkap ini sebagai peluang. Ini akan meningkatkan daya beli petani dan meningkatkan hasil petani. Kalau kita bicara soal hilirisasi, maka petani harus juga menyiapkan penangkaran atau pembenihan,” ujarnya.
Apalagi menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN Tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun. Sebagai perbandingan, pada APBN 2025 pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang.
Sementara itu Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 menjadi Rp 40 triliun untuk memperkuat program swasembada pangan, peningkatan produksi padi hingga hingga komoditas strategis lainnya.
Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Ebiet menegaskan bahwa semua program strategis yang ditetapkan pemerintah ini merupakan dampak baik dari kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi Pemda harus menyadari betul bahwa efisiensi itu bukan berarti kemudian membuat mereka kesulitan membangun daerahnya. Justru efisiensi ini sangat membantu para kepala derah untuk meningkatkan produktivitas baik itu pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Ebiet.
Dalam safarinya dari Manggarai Barat hingga Lembata, Ebiet menilai hampir semua pemerintah kabupaten memberikan respon positif terhadap upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Tinggal kita tunggu langkah selanjutnya apakah pemerintah bekerja dengan cepat sesuai permintaan pemerintah pusat. Paling penting itu pemetaan, diusulkan ke pusat untuk ditetapkan skala prioritasnya,” pungkasnya. (BN/001)
