LEMBATA – Pemerintah terus mempercepat program pembangunan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) melalui kegiatan Video Conference (Vicon) bertajuk Percepatan Pembangunan SPPG.
Vicon ini diikuti oleh Asisten I Setda selaku Ketua pelaksana Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lembata, Quintus irenius Suciadi, SH, M.Si, bersama dengan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, para perwakilan pemerintah daerah Se NTT, serta sejumlah unsur terkait dari kementerian dan lembaga mitra, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Dalam arahannya, Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.Sc, menegaskan bahwa setiap wilayah, termasuk daerah terpencil, wajib memiliki Satuan Pusat Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Di mana ada warga, terutama ibu hamil dan anak-anak, maka wajib ada SPPG. Pemerintah daerah diminta segera menentukan titik lokasi dan menyiapkan tenaga untuk membangun. Selama masih ada penduduk yang menetap dan melahirkan generasi baru, SPPG harus hadir di sana,” tegas Dadan.
Dalam kesempatan itu juga, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan, menyampaikan dukungan penuh pihaknya terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan sarana pembangunan, termasuk kerja sama dengan BGN untuk penyediaan kitchen set dan Peralatan makan untuk daerah 3T.
“Kami sedang memfinalisasi pembangunan sarana untuk daerah 3T, dan sejauh ini tidak ada kendala berarti,” ujarnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemda diminta berperan aktif dalam mendukung program MBG (Mandiri Bersama Gizi) yang ditargetkan mampu menghasilkan 82,9 juta butir telur atau setara 5.000 ton per hari sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan gizi nasional.
Sebagai langkah konkret, akan dibentuk Satgas Petani di wilayah 3T, yang akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di wilayah perkotaan saja.
“Kita harus menjangkau seluruh daerah 3T. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal dalam akses terhadap pangan, gizi, dan kesejahteraan,” tutup Dadan.
Sebagai penutup, Pemerintah Daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak terkait agar program SPPG dapat segera terealisasi. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, cita-cita menghadirkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pelosok Nusantara akan semakin nyata. (BN/001)
