LEMBATA – Fraksi Partai NasDem melakukan aksi walkout dari rapat gabungan komisi DPRD Lembata yang membahas hasil penyerasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah, di ruang rapat utama DPRD Lembata, Selasa (28/10/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Fraksi NasDem terhadap pimpinan DPRD yang dinilai menganulir kesepakatan bersama terkait penurunan tarif bajak lahan pertanian masyarakat menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp10.000 per are.
Dalam Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lembata, tarif bajak sebelumnya diusulkan naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per are. Setelah melalui perdebatan panjang, rapat sempat menetapkan tarif tetap Rp10.000 per are, dan keputusan itu bahkan telah diketok palu.
Namun, setelah rapat dilanjutkan usai diskorsing, pimpinan DPRD kembali membuka pembahasan dan meminta pendapat fraksi-fraksi.
Sebagian fraksi menyetujui kenaikan menjadi Rp15.000, sedangkan Fraksi NasDem tetap bertahan pada keputusan awal Rp10.000 per are. Hasil akhirnya, rapat menetapkan tarif sesuai usulan pemerintah, yakni Rp15.000 per are.
Ketua Fraksi NasDem, Stefanus Tapobali, menilai langkah pimpinan DPRD yang membatalkan keputusan bersama mencederai kewibawaan lembaga.
“Keputusan itu sudah disepakati bersama. Kami kecewa karena pimpinan dengan sesuka hati menganulir keputusan yang sudah diketok. Lembaga ini jadi tidak berwibawa, sehingga kami memilih walkout,” ujar Stefanus.
Ia juga menegaskan bahwa tarif Rp10.000 per are sudah cukup membebani petani, sehingga kenaikan menjadi Rp15.000 tidak tepat.
“Masyarakat kita sudah susah. Dengan tarif Rp10.000 saja, kalau lahan satu hektar, biayanya sudah Rp1 juta. Tugas pemerintah adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan menambah beban,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi NasDem Abdulrahman Muhamad atau yang akrab disapa Haji Bareng, menyatakan bahwa sebagai fraksi pengusung pasangan Bupati Kanis Tuaq dan Wakil Bupati Nasir Laode, NasDem tetap mendukung program unggulan Nelayan Tani Ternak (NTT).
“Salah satu bentuk dukungan kami adalah memastikan biaya pertanian, termasuk tarif bajak, tetap rendah agar masyarakat petani bisa sejahtera,” ujar Abdulrahman.
Rapat berjalan alot dan masih berlanjut hingga pukul 15.00 WITA. (BN/001)
