Kupang – Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengajak pihak PT PLN untuk langsung turun ke lapangan di Mataloko, Ulumbu dan Atadei setelah PPKM berakhir.
Hal ini penting agar permasalahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dapat segera diselesaikan dan proyek ini segera dapat diwujudkan.
“Khusus untuk Mataloko, ini merupakan daerah kelahiran saya. Saya tahu betul tentang ini (PLTP Mataloko). Sejak tahun 1996, sebelum saya masuk senayan (jadi anggota DPR) sudah direncanakan dan saya ikuti terus sampai sekarang,” kata Wagub JNS saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7).
Permasalahan terkait lahan pun, saya ikuti betul. Saya minta setelah PPKM, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk melihat dan selesaikan apa yang jadi permasalahannya. Begitu pun dengan di Ulumbu dan Atadei. Jangan bertele-tele. Kita langsung pergi ke lapangan, kita eksekusi supaya lebih cepat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Manajer PLN meminta dukungan Pemerintah Provinsi Terkait Pembangunan Project Renewable Energy atau Proyek Energi Baru Terbarukan PLTP Mataloko Kabupaten Ngada, Ulumbu Kabupaten Manggarai dan Atadei Kabupaten Lembata.
Menurut JNS, dengan ditetapkannya Flores sebagai salah satu pulau panas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif tentang panas bumi beserta teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan listrik.
Juga harus tahu permasalahannya seperti apa. Sehingga bisa langsung bagi tugas, peran provinsi dan kabupaten bagaimana.
“Yang penting ini segera mungkin diwujudkan. Karena ini kebutuhan mendesak. Apalagi di sekitar Mataloko, sudah ada kampus bambu dan akan dikembangkan industri bambu. Atadei juga begitu. Masyarakat Atadei selalu tagih kok ini hanya rencana-rencana terus. Begitu pun di Ulumbu,” jelas Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut, Wagub JNS menjelaskan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung upaya pembangunan tiga PLTP tersebut. Karena kalau semuanya jadi, suplai listrik di NTT khususnya Flores tidak bermasalah lagi.
“Kami akan mendukung sesuai regulasi yang ada. Yang penting time schedule atau jangka waktunyanya jelas. Kapan kita mulai apa, PLN punya tugas apa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten buat apa.”
“Yang penting tujuannya jelas supaya masyarakat jangan tanya terus. Karena saya tahu persis,masyarakat di sekitar Mataloko sangat menderita. Mereka mengeluh, Listrik PLTP belum mereka nikmati, tapi atap rumah mereka sudah banyak rusak karena belerang,” jelas Wagub JNS.
Sementara itu General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Joshua Simanungkalit mengungkapkan rencana PLN untuk bangun PLTP di Flores yakni PLTP Mataloko di Ngada dalam waktu dekat diikuti Ulumbu di Manggarai dan Atadei di Lembata.
“Kami minta dukungan pemerintah provinsi supaya proyek ini bisa berjalan baik dan lancar untuk kesejahteraan masyarakat di NTT. Kita minta dukungan untuk beberapa perizinan lokasi dan izin-izin lainnya serta pengadaan tanah. Kami juga akan segera melaksanakan arahan Pak Wagub untuk turun lapangan setelah PPKM, “jelas Joshua.
Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi mengungkapkan, surat izin penetapan lokasi untuk Mataloko telah disampakan kepada pemerintah Provinsi NTT. Sementara untuk Ulumbu dan Atadei masih disusun.
“Surat ini sudah kami lampiri dengan dokumen rencana pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru. Kami mohon dibantu untuk kemudian kita bersama-sama membentuk tim pengadaan tanah,” jelas Gregorius.
Dalam kesempatan tersebut pihak PLN mengungkapkan kekuatan PLTP Mataloko adalah 2 x 10 MW, Ulumbu 5 dan 6 sebesar 2 x 20 MW dan Atadei 10 MW. Menurut rencana PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 akan beroperasi pada 2025, Ulumbu 6 beroperasi 2026 dan Atadei tahun 2027.
Tampak hadir secara virtual yakni Executive Vice President Divisi Energi Baru dan Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cita Dewi, General Manager NTT, Agustinus Jatmiko, Perwakilan dari Kementerian ESDM dan beberapa Manager PT PLN Pusat, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ngada, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lembata, perwakilan kantor Wilayah BPN NTT.
Turut mendampingi Wagub NTT, Kadis ESDM NTT dan Kadis penanaman Modal dan PTSP NTT. (Biro Humas Setda Provinsi NTT)
