Larantuka – Ketua Partai Demokrat di Flores Timur, Yohanis Paru meminta ketegasan dari APH agar serius menangani kasus dugaan korupsi dana Covid-19 senilai Rp 6 miliar di BPBD Flores Timur.
Untuk memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum kasus ini, Anis mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pengurus Partai Demokrat dari pusat hingga ke daerah bersama anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH).
“Kami akan kejar terus semua permasalahan ini. Kami tetap berkoordinasi dengan Fraksi kami Pak BKH supaya meminta fakta rill dari kasus ini dan menyerahkan berkas seperti kabupaten-kabupaten lain dan provinsi-provinsi lain. Kami akan siap memfasilitasi dari provinsi serta langsung ke komisi III di Jakarta,” kata Yohanis kepada BentaraNet, Sabtu (19/3/2021),
Dia mengingatkan jika proses penegakan hukum atas kasus ini terhambat, akan menimbulkan perseden buruk bagi APH.
“Ini preseden buruk, banyak kasus yang tidak terungkap. Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga hasil pemeriksaan kasus tiba-tiba banyak hilang dan tidak ada kabar sama sekali. Masyarakat Flotim meminta kepada Kejaksaan Negeri Larantuka untuk transparan dan profesional dalam menangani kasus-kasus besar ini,” tandasnya.
“Demokrat meminta agar kasus ini ditangani secara serius. Masyarakat butuh pembuktian. Jelas sekali dana-dana covid yang diperuntukan seharusnya pada masyarakat dan digunakan untuk masyarakat nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” lanjut Yohanis.
“Jadi kami dari Demokrat sangat mendukung untuk di proses lebih lanjut dan harus sampai tuntas. Harus dan bisa di buktikan dalam penyidik serta akhirnya akan terus berproses ke pengadilan. Kami serius. bila perlu kami akan kawal dan dorong ke ketua komisi III DPR RI di jakarta,” ujarnya.
Yohanis juga mempertanyakan ketegasan APH dan lambannya tindak lanjut penanganan dana Covid-19. Bahkan menurutnya, penanganan kasus di BPBD Kabupaten Flores Timur ini tidak menunjukan perkembangan jika dibandingkan dengan yang terjadi di daerah lain baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Ini menjadi catatan serius bagi kami Partai Demokrat dan kami akan berkoordinasi terus karena kasus-kasus yang mungkin kita sama-sama ikuti di provinsi. Dan beberapa kasus yang sudah terungkap dan (ada kasus yang) tidak bisa terungkap akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya,” imbuhya.
Yohanis menegaskan, Partai Demokrat yakin bisa mengawal dan membuktikan dugaan korupsi dana Covid-19 ini dengan dukungan data dan fakta-fakta, juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menginginkan semua kasus yang ada di Kabupaten Flores Timur maupun di daerah-daerah lain bisa dituntaskan.
“Kami akan melanjutkan hal ini ke Fraksi karena ini komitmen partai Demokrat. Apabila terbukti terjadi korupsi dana Covid-19 tersebut, sangat diharapkan pihak kejaksaan menerapkan pasal-pasal yang sesuai dalam tuntutan,” kaya Yohanis menegaskan.
Dijelaskan juga bahwa melalui Fraksi Partai Demokrat DPR RI, masyarakat tahu bahwa semua kasus ini bisa terungkap dan terbukti.
“Demokrat tidak mau Flores Timur dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang satu tetap yang sama, dimana beberapa kasus sampai sekarang tidak terungkap maka Demokrat akan tetap serius mengawalnya,” ucap Anis.
“Bagi saya sebagai Ketua partai Demokrat di Kabupaten Flores Timur, hal ini memang menjadi catatan yang sangat buruk bagi kita Flores Timur. Masyarakat yang dengan sumber daya minim sekalipun sampai saat ini bertanya-tanya kenapa kasus ini kasus itu tidak muncul dan tuntas,” pungkasnya.
