Maumere – Puluhan mahasiswa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) mendesak anggota DPRD kabupaten Sikka untuk membatalkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD.
Mereka mendatangi Gedung DPRD Sikka di Jalan Eltari, Kamis (26/11) dengan melakukan aksi damai. Sebuah poster bertuliskan “Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD Sikka” mewarnai aksi damai.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat polisi dan mahasiswa di pintu masuk gedung DPRD Sikka. Rupanya para mahasiswa ini tak memiliki surat izin untuk aksi pada hari ini.
Seorang orator menyesalkan sikap politik DPRD Sikka yang meminta kenaikan tunjangan, di tengah masa pandemi Covid-19. Apalagi, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi.
Dia mencontohkan kasus warga Kecamatan Mapitara yang meninggal baru-baru ini, akibat buruknya infrastruktur jalan. Menurutnya DPRD Sikka harus lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi.
“Infrastruktur jalan di kabupaten ini masih butuh perhatian serius dan anggaran besar. Ironinya DPRD Sikka justru perjuangkan tunjangan untuk diri mereka,” katanya saat berorasi.
Seorang orator lain mempertanyakan sarana dan fasilitas yang sudah disiapkan rakyat untuk 35 anggota DPRD Sikka. Bagi dia, sarana dan fasilitas sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi menuntut kenaikan tunjangan.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini,ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada anggota DPRD kabupaten Sikka antara lain :
- Forkot Sikka menegaskan kepada DPRD Kabupaten Sikka untuk membatalkan pembahasan dan tidak boleh mengesahkan usulan kenaikan tunjangan-tunjangan perumahan dan transportasi di APBD 2021 tersebut ditengah kehidupan masyarakat yang belum stabil.
- Forkot Sikka menegaskan kepada pemerintah dan DPRD Sikka agar lebih fokus dan berkomitmen untuk memperhatikan masalah-masalah sosial, kesehatan, pendidikan,dan juga pembangunan infrastruktur jalan, serta air minum bersih yang memadai di beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Sikka.
- Forkot Sikka memberikan waktu 2×15 menit kepada DPRD kabupaten Sikka untuk menerbitkan surat pernyataan resmi sebagai bentuk komitmen dan Sikap DPRD Sikka dalam menanggapi poin-poin tersebut.
- Jika tuntutan ini tidak diindahkan maka forkot Sikka akan berkomitmen akan melakukan gerakan yang lebih besar dalam waktu 1×24 jam.
Pantaun media ini, usai bernegosiasi di depan gedung DPRD Kabupaten Sikka, akhirnya perwakilan masa aksi diperbolehkan untuk beraudiens dengan anggota DPRD Kabupaten Sikka di ruang kerja Ketua DPRD kabupaten Sikka.
Audiensi ini dipimpin oKetua DPRD Kabupaten Sikka, Donatus David. Sampai berita ini diturunkan, masa aksi masih berorasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka.
