Jakarta – Pernyataan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Nae Soi terkait peningkatan pencegahan korupsi selama kepemimpinan Viktory-Joss mendapat tanggapan dari Koordinator Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK), Yohanes Hegon Kelen Kedati.
Menurut Hegon harusnya Pemprov NTT terbuka terhadap penilaian publik dan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peningkatan pencegahan korupsi di NTT selama pasangan Victory-Joss memimpin dan jangan cepat berpuas diri dengan pencapaian yang ada.
“Tidak elok apabila seorang pemimpin menilai bagus dirinya dan kinerjanya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harusnya terbuka pada penilaian masyarakat NTT dan penilaian KPK. Masyarakat NTT harusnya merasakan dampak peningkatan pencegahan korupsi,” ujar Hegon dalam rilis yang diterima BentaraNet, Senin, 01 November 2021.
“Hari ini di media sosial, masyarakat NTT bicara soal kerapu, bicara soal beras covid, bicara soal Bank NTT. Ini artinya masyarakat NTT masih ragu dengan peningkatan pencegahan korupsi di NTT. Terus, berkaitan dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini berapa nilai capaian Monitoring Control Prevention (MCP) NTT saat ini? Jadi, biarlah masyarakat NTT dan KPK yang menilai kinerja Pemprov NTT,” ujar Hegon.
Dia berharap Pemprov NTT fokus menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan BPK dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemprov NTT tahun 2020 ketimbang mengumbar keberhasilan peningkatan pencegahan korupsi di depan publik.
Itu akan sangat penting mengingat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2020, masih ada 4 rekomendasi BPK yang perlu diselesaikan Pemerintah Provinsi NTT. “Untuk menjadi perhatian rekomendasi BPK adalah wajib untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola,” imbuhnya.
Dia juga mengimbau Pemprov NTT agar focus menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Apalagi, lanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Empat rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemda NTT antara lain, rekomendasi untuk melakukan pengembalian atau penyetoran ke kas negara atau daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan, rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan atau perbaikan serta implementasi atas peraturan atau kebijakan atau SOP, rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan asset tetap dan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian pengawasan atas aktivitas entitas.
Hegon menambahkan, pasangan Victory-Joss juga sebaiknya fokus pada realisasi janji kampanye ketimbang membanggakan klaim peningkatan pencegahan korupsi di NTT.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubenur NTT sebaiknya fokus realisasikan janji kampanye tahun 2018. Realisasi janji kampenye itulah yang dilihat dan dinilai oleh masyarakat NTT,” tegas Hegon
Berikut ini adalah 11 janji kampanye pasangan Victory-Joss selama masa kampanye:
- Dalam waktu 5 Tahun, akan ada 10.000 anak muda NTT mendapat beasiswa pendidikan formal dan keterampilan keluar negeri.
- Masalah perdagangan manusia di NTT diberantas
- Tiap kabupaten (22 kabupaten) akan ada pusat atau balai pelatihan kerja
- Di Kabupaten Rote Ndao akan ada sekolah tinggi pelayaran
- Jalan-jalan di NTT akan segera dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
- Di tiap desa, akan ada posko informasi untuk melacak dan menyebarkan adanya informasi darurat
- Lapangan pekerjaan terbuka untuk seluruh masyarakat desa di NTT
- NTT akan menjadi penghasil garam terbesar di tanah air
- Seluruh masyarakat NTT akan menikmati air bersih
- Puskesmas terapung di daerah terpencil
- NTT akan mempunyai industri perikanan di sepanjang laut Flores. (Red)
