SoE – DPC Pospera Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menepati janji mereka kepada Bupati TTS, pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 24 Agustus lalu.
Saat unjuk rasa waktu itu, DPC Pospera TTS berjanji untuk mengumpulkan lebih banyak bukti terkait kejanggalan yang terjadi pada seleksi perangkat desa di Kabupaten TTS.
Pospera TTS pada Kamis (10/9/2020) sore mendatangi kantor Bupati TTS dengan membawa berkas dari 26 Desa yang merupakan bukti indikasi kecurangan seleksi perangkat desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Marthen Selan menerima perwakilan Pospera TTS yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yos Fallo.
“Kami menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat terkait seleksi perangkat Desa tapi kami hanya bawa 26 desa saja sebagai sampel karena persoalan yang terjadi di 26 Desa ini kami punya bukti cukup lengkap,” ujar Yerim dihadapan Sekda TTS.
Ia menyebutkan, salah satu kejanggalan yang dianggap fatal dalam seleksi perangkat desa di TTS yakni di Desa Noemeto, Kecamatan Kota SoE. Dikatakan Yerim, di Desa Noemeto, ada perangkat desa baru yang sudah dilantik tapi dari awal sudah tidak lulus seleksi administrasi.
“Di Noemeto itu ada tiga orang yang tidak lolos seleksi administrasi tapi bisa ikut tes dan seperti dipaksakan untuk dilantik,” katanya.
Yerim mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Desa Noemeto dan dari keterangan yang diperoleh, ada desakan dari pihak tertentu.
“Kami punya bukti berupa video, tapi kami tidak sertakan dalam berkas ini. Nanti kami berikan video itu sebagai referensi,” jelas Yerim.
Marthen Selan pada kesempatan itu mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pospera TTS dalam membantu melihat, mendengar dan merasakan apa yang dialami oleh masyarakat terkait dengan seleksi perangkat desa.
“Terima kasih kepada Pospera yang sudah membantu pemerintah dalam upaya memurnikan pelayanan publik,” kata Selan.
Selan mendukung upaya Pospera TTS untuk mengungkap siapa aktor dibalik carut marut seleksi serantak perangkat desa di TTS.
“Harus diungkap siapa dibalik semua ini. Kalau terbukti salah harus dapat sanksi tegas,” ujarnya.
Selan berjanji akan mengundang Pospera TTS untuk berdiskusi mencari solusi terkait masalah seleksi perangkat desa bersama Bupati, DPRD dan juga instansi terkait.
